Minim Gas, Statoil-Pertamina Kembalikan Blok Karama

Kamis, 24 Januari 2013, 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan asal Norwegia Statoil dan anak usaha PT Pertamina (Persero) Pertamina Hulu Energi memutuskan mengembalikan seluruh wilayah kerja di Blok Karama Selat Makassar, Sulawesi Barat. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu tak menemukan cadangan migas sama sekali di wilayah tersebut.

Menurut Manager Umum Hubungan Pemerintah dan Humas Statoil Indonesia, Mochamad Tommy Hersyaputera pengeboran di tiga sumur yakni Gatotkaca, Anoman dan Antasena tak membuahkan hasil. 

“Maka tahap selanjutnya kami mengembalikan wilayah kerja ini ke pemerintah setelah menyelesaikan komitmen yang tertera pada kontrak kerja sama,” tegasnya kepada Republika, Kamis (24/1).

Namun ia menuturkan kinerja Statoil sendiri tak terpengaruh karena persoalan ini. Pasalnya, Statoil merupakan operator sumur ekplorasi khususnya di wilayah laut dalam bagian Timur Indonesia dan belum berproduksi.

Lagipula, ujar dia, pihaknya masih bertindak sebagai operator di wilayah kerja Halmahera II Maluku. Tapi diakuinya Statoil dan rekan memang kehilangan dana 271 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,611 triliun karena kegagalan eksplorasi ini.

Hal senada juga dikatakan Direktur Utama PHE Salis Aprilian. “Di sana kami tak menemukan minyak maupun gas yang ekonomis untuk diproduksi,” katanya.

Sama halnya dengan Statoil, ia pun menegaskan imbas ke PHE tak begitu signifikan. Hanya cadangan baru anak usaha Pertamina itu, sebanyak 10 miliar kaki kubik gas (BSCF), kemungkinan sedikit terganggu.

Sebenarnya Statoil dan PHE mulai mengeksplorasi Blok Karama sejak 2006. Statoil bertindak sebagai operator dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen sedangkan PHE sebanyak 49 persen.

Khusus Statoil, perusahaan ini mampu memproduksi minyak sebanyak 2 juta barel per hari (BOPD). Rata-rata minyak di produksi di lapangan Statoil di Norwegia. Sedangkan PHE baru mampu memproduksi minyak hingga 60 ribu BOPD, dari target 2012 sebesar 63 ribu BOPD.

 

Sementara itu, Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hadi Prasetyo menuturkan tak ada penggantian ‘cost recovery’ dari pemerintah untuk blok tersebut. 

“Karena tidak ditemukan cadangan sama sekali, biaya operasi menjadi tanggung jawab operator sepenuhnya,” ujarnya.

Berdasarkan data SKK Migas, beberapa pengeboran sumur eksplorasi di Selat Makassar memang tak mendatangkan hasil. Setidaknya terdapat kurang lebih 12 KKKS eksplorasi yang mengembalikan wilayah kerja di area tersebut.

Sebelumnya, KKKS lain seperti Exxon, Marathon dan Tately juga mengalami kegagalan melakukan eksplorasi di Selat Makassar. Exxon gagal di tiga sumur yakni Kris, Kris 1 dan Sultan 1.

Marathon gagal mendapatkan cadangan migas di sumur Bravo, Romeo dan Romeo b-1. Sedangkan Tately gagal mendapat gas di KD1 dan LG1.

 

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/01/24/mh4dq1-minim-gas-statoilpertamina-kembalikan-blok-karama

Iklan
| Tinggalkan komentar

Proyek Tangguh: Alotnya Harga Gas

Selasa, 22 Januari 2013

Di awal tahun 2013, pemerintah berniat mengirim tim renegosiasi kontrak penjualan gas ke China. Tim yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu akan merenegosiasikan kontrak penjualan gas dari Kilang Tangguh, Papua Barat, dan selama ini diekspor ke China.

Masalah harga jual gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Tangguh ke Fujian, China, selama ini paling sering disorot. Harga itu dianggap terlalu murah sebagai akibat ada harga batas atas (ceiling price) yang rendah dari harga minyak kini.

Apalagi belakangan permintaan gas di dalam negeri naik pesat tanpa diikuti ketersediaan gas yang cukup. Muncul masalah kekurangan pasokan gas domestik. Padahal, pembeli berani membeli gas dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga LNG ke Fujian itu.

Namun, analis kebijakan fiskal dari OPEC, Benny Lubiantara, dalam bukunya mengingatkan saat negosiasi harga gas Tangguh awal tahun 2000-an, pasar dibanjiri LNG di antaranya dari Qatar, Rusia, Yaman, dan Australia. Pasar LNG dikendalikan pembeli. Akibatnya, negara-negara pemasok LNG terpaksa menerima formula batas atas dan batas bawah harga LNG. Apalagi, saat itu, hampir semua institusi internasional meramalkan harga minyak berkisar 20-30 dollar AS per barrel.

Karena tidak ada infrastruktur LNG dan rendahnya permintaan gas di dalam negeri, Pemerintah Indonesia agresif mencari calon pembeli gas yang akan diproduksi dari Proyek Tangguh. Namun, LNG Tangguh kalah tender untuk memasok Guangdong yang dimenangi North West Shelf (NWS) dari Australia, dengan formula batas bawah 15 dollar AS per barrel dan batas atas 25 dollar AS per barrel.

Tahun 2002, harga LNG ke Fujian 2,4 dollar AS per juta British thermal unit (MMBTU), dengan batas atas harga minyak disepakati 25 dollar AS per barrel. Artinya, meski harga minyak lalu naik, harga jual LNG itu tetap. Setelah proses renegosiasi, tahun 2006 harga jual LNG Tangguh naik menjadi 3,35 dollar AS per MMBTU, dengan batas atas harga minyak 38 dollar AS. Masih jauh di bawah harga rata-rata minyak mentah selama tahun 2006 yang sebesar 65 dollar AS.

Saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) di atas 100 dollar AS per barrel. Adapun harga LNG di pasar dunia lebih dari 15 dollar AS per MMBTU. Bahkan harga gas di dalam negeri 7-11 dollar AS per MMBTU. Sungguh besar potensi penerimaan negara yang hilang akibat formula harga LNG Tangguh terkait batas atas harga minyak.

Maka, pemerintah didesak agar segera merenegosiasikan harga LNG Tangguh ke Fujian, China. Apalagi di dalam banyak kontrak LNG, ada klausul evaluasi harga yang bisa diterapkan selama interval waktu tertentu, misalnya tiap empat tahun.

Hal penting yang jadi pembelajaran adalah dalam kontrak bisnis migas jangka panjang yang penuh ketidakpastian, perlu dipertimbangkan berbagai kondisi tidak terduga. Dengan asumsi harga minyak 100 dollar AS per barrel, renegosiasi kenaikan harga gas Tangguh agar mengikuti perkembangan harga di pasar dunia menjadi keharusan. (EVY RACHMAWATI)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/01/22/02320131/alotnya.harga.gas sebagaimana ditampilkan kembali oleh http://pusaka.or.id/2013/01/proyek-tangguh-alotnya-harga-gas.html

| Tag , , , , | Tinggalkan komentar

Artikel Adventorian Kontroversial Itu…

Pada 9 Agustus 2012, sebuah artikel di bawah “judul” adventorial dimuat setengah halaman di Harian Kompas, tanpa mencantumkan nama pihak yang memasangnya. Banyak pihak yang mempertanyakan, sehingga saya menjadi penasaran untuk mendapatkan salinannya. Alhamdulillah ya, saya menemukannya di situs djanuarto, makasih ya mas.

====================================

RAMAI-RAMAI MENGGUGAT UU MIGAS

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) selalu kontroversi. Produk hukum era reformasi mi telah menerima tudingan sebelum disahk mi, ketika regulasi ini sudah berusia lebih dari 10 tahun, tudingan tersebut tidak juga Selain proses revisi yang sedang berjalan di parlemen, setidaknya dua permohonan review atas undang-undang ini sedang diproses oleh Mahkamah Konstitusi.
Diluar arena legal formal tersebut, tudingan atas UU Migas juga disuarakan oleh para pengamat dalam diskusi-diskusi publik. Sayangnya, argumentasi yang diangkat tidak dilengkapi dengan sejarah lahirnya UU Migas dan fakta objektif indpstri sebelum dan sesudah regulasi ini lahir. Diskursus yang diangkat cendrung sebatas membakar emosi publik dengan menyerang seluruh isi UU Migas, menjadikannya kambing hitam atas segala persoalan tata kelola industri migas saat ini. Benarkah demikian?
Perubahan regulasi adalah proses yang menyita waktu dan energi. Oleh karena itu, harus dipastikan proses ini membawa manfaat signifikan bagi tata kelola industri migas ke depan. Revisi yang keliru justru merugikan negara kaiena menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada lesunya investasi.
Perlu pemahaman yang objektif dan konprehensif mengenai UU Migas dan peiurusan beberapa tudingan mendasar atas regulasi ini.
Berikut beberapa gugatan utama atas UU Migas:
Benarkah UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?
Memberikan kesempatan kepada korporasi internasional tidak bertentangan dengan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) karena pasal tersebut tidak melarang modal asing, seperti yang dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa ini Mohammad Hatta dalam sebuah pertemuan dengan waki1-wakil organisasi rakyat dl gedung Sonosuko di Solo pack tahun 1951:
“Untuk membangun negara kita, kita tidek mempunyai kapital karena itu kita pakai kapital asing untuk kepentingan kita. Kita anti kapitalisme tetapi tidak antikapital Kita juga tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing karena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka Itu kita bayar menurut ukuran pembayaran internasmonal yang memang tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran kepada tenaga tenaga ahli kita. Hal itu jangan diirikan karena mereka itu tidak mempunyai kewajiban terhadap negara kita, sedang kita mempunyai kewajiban terhadap negara dan bangsa,”.
Hatta menambahkan ada sementara golongan dalam masyarakat saat itu yang khawatir bahwa dengan memakal kapital asing, Indonesia akan jatuh kembali ke dalam penjajahan. Terhadap orang-orang ini, Bung Hatta mengatakan bahwa mereka itu masih dlhinggapi oleh restant-restant zaman kolonial yang minderwanderheitz kompleks, dan zaman kolonial dahulu. Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita seharusnya mempunyai kepercayaan atas diri kita sendiri.
Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi, 12 Juli 1977, mengulangi kembali pengertian Pasal 33 tersebut dengan mengatakan, antana lain, “dikuasai oleh negara dalam pasal ini tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ondenemer, tetapi lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara ada pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi.
Pernyataan Hatta tersebut di atas telah menjadi kebijakan di sektor migas seperti yang tercermin dalam UU Migas yang menunjukkan tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi. Dengan demikian, tidak benar bahwa UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan peluang kepada korporasi internasional untuk memasuki bisnis migas di Indonesia. Yang benar adalah, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memerlukan modal besar, mempunyal risiko yang tinggi dan memerlukan keahlian khusus, sehingga mau tidak mau Indonesia masih membutuhkan modal dan tenaga asing.
Benarkah UU Migas telah menghilangkan kedaulatan negara atas sumber daya migas?
UU Migas menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya migas tetap berada di tangan pemerintah sampai titik penyerahan, artinya negana melalui pemerintah merupakan pemilik tunggal hasil produksi migas sampai titik serah penjualan.Jadi selama itu masih di bumi Indonesia milk pemerintah. Sebagai contoh, saat kontrak karya Caltex berhenti, seluruh minyak yang ada di pipa, jumlahnya jutaan barel, menjadi milik pemerintah karena belum ditransfer ke titik ekspor.
Kedua, UU Migas justru mengembalikan kuasa pertambangan yang dalam aturan sebelumnya berada di tangan badan usaha (Pertamina) kepada negara  atau pemerintah. Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan eksplorasi dan eksploitasi. Pemerintah kemudian membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) untuk melakukan pengendalian manajemen operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Pelaku usaha tidak mempunyal kendali manajemen operasi. Sebagai contoh, apabila mereka mengajukan rencana kerja dan anggaran, mereka tidak bisa memutuskan sendiri tanpa persetujuan dan Badan Pelaksana.
UU Migas juga melindungi negara dan resiko tinggi pada bisnis hulu migas melalui Pasal 6 ayat 2 pomn c yang berbunyi, “modal dan risiko selunuhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap”. Segala biaya yang diperlukan dalam masa eksplorasi dan eksploitasi menjadi beban kontraktor. Pengembalian biaya tersebut sematamata diperhitungkan dari hasil migas (secara in kind) jika migas itu memang ada dan dapat diproduksi secara komersil Apabila satu wilayah kerja tidak berhasil menemukan cadangan migas yang komersil, biaya yang telah dikeluarkan kontraktor sepenuhnya menjadi tanggungan dan risiko kontraktor.
Saat ini mayoritas wilayah kerja yang sudah berproduksi memang digarap oleh kontraktor asing.
Akan tetapi, sebagian besar kontraktor tersebut mendapatkan wilayah kerja pada era undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 8 tahun 1971. Selain itu, terlepas dari jumlahnya yang banyak, posisi perusahaan asing tersebut hanyalah sebagai kontraktor, sedangkan penguasaan sumber daya migas dan manajemen operasi tetap berada di tangan pemerintah.
UU Migas juga melindungi negara .‘dengan memitigasi resiko gugatan dalam kegiatan bisnis hulu migas. UU Migas tidak menganut rezim izin atau konsesi melainkan rezim kontrak dan dalam rezim ini negara bukanlah pihak dalam kontrak kerja sama. Adapun pihak yang mewakili dan mengurus kepentingan negara dalam kontrak kerja sama adalah BP Migas. Berbeda dengan negara, ketika BP Migas harus menanggung kerugian, maka kerugian tersebut hanya sebatas aset-aset yang dimiliki BP Migas dan tidak bisa menyeret aset-aset yang dimiliki oleh negara.
Investasi dalam industri migas sangat besar, sehingga bila pembatasan atas penggantian kerugian tidak ada, aset negara dapat dijadikan aset untuk menutupi kerugian kontraktor. Dalam hal ini keberadaan BPMigas penting untuk memitigasi tanggung jawab negara ketika terjadi gugatan ganti rugi dan kontraktor.
Benarkah UU Migas mengerdilkan Pertamina dan perusahaan migas nasional lainnya?
Pertamina sebagai BUMN Migas tetap menikmati beberapa privilege yang tidak diterima oleh kontraktor lain. UU Migas memberikan prioritas kepada Pertamina untuk mendapat bagian terhadap wilayah kerja yang akan berakhir. Keistimewaan lain yang diterima oleh Pertamina adalah berkaitan dengan Wilayah Kerja. Undang-undang mengatur bahwa setiap pelaku usaha hanya diberi satu wilayah kerja. Dengan aturan ini, wilayah kerja yang satu tidak bisa melakukan konsolidasi biaya cadangan wilayah kerja yang lain. Tetapi untuk Pertamina tetap diberikan priviledge. Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina yang tersebar di berbagai wilayah masih dianggap sebagai satu wilayah kerja.
UU Migas juga menegaskan bahwa BUMD, koperasi, dan usaha kecil dapat berperan dalam kegiatan hulu dan hilir migas. Artinya, dukungan tenhadap perusahaan nasional tidak hanya terbatas pada Pentamina semata. Terkait dengan sektor hulu, UU Migas bahkan memberikan kesempatan untuk memberikan Indonesian Participation (IP) sebesar 10 persen kepada BUMD. IP ini diberikan setelah tahapan komersial dimulai, artinya BUMD ini terlepas dan beban resiko tinggi di masa eksplorasi.
Benarkah dengan UU Migas, sistem pengelolaan cost recovery yang diserahkan kepada Badan Pelaksana (BP Migas) merugikan negara?
Cost recovery merupakan pengembalian biaya operasi (operating cost) yang dikeluarkan oleh kontraktor dan hasil produksi minyak dan gas bumi setelah kontraktor berhasil menemukan migas secara komersial Pengembalian biaya tidak diberikan dalam bentuk tunai, melaikan dalam bentuk minyak atau gas (inkind). Biaya operasi ini tidak dikembalikan bila kontraktor tidak menemukan dan memproduksi migas secara komersial
Ada dua pemahaman keliru yang sering muncul saat mendiskusikan cost recovery. Pemahaman pentama adalah keinginan untuk menekan cost recovery serendah-rendahnya. Pemahaman ini jelas keliru karena cost recovery pada hakikathya memiliki dimensi investasi. Menekan cost recovery serendah mungkin berarti mengurangi peluang kontraktor untuk membiayai eksplorasi, pemelihanaan fasilitas, dan optimasi produksi, sehingga dapat mengganggu kelangsungan produksi migas masa mendatang.
Pemahaman keliru yang kedua yang sering terjadi, dengan membandingkan nilal cost recovery dengan produksi atau lifting. Sesungguhnya, cost recovery tidak memiliki hubungan linear dengan produksi apalagi lifting. Perlu diingat sebagian besar lapangan-lapangan minyak di Indonesia adalah lapangan tua dengan produksi yang menurun di satu sisi, dan naiknya kebutuhan akan biaya untuk pemeliharaan di sisi lain.. Selain itu, dana yang ditambahkan untuk eksplorasi atau operasional dan investasi tidak serta merta meningkatkan produksi pada tahun yang sama, karena memang dalam bisnis prosesnya akan ada beda waktu antara eksplorasi, produksi, dan sampai ke lifting.
Penjelasan tersebut di atas tidak serta merta membuat pengembalian cost recovery dilakukan tanpa pengendalian. Saat ini, audit atas cost recovery dilaksanakan pada setiap fase kegiatan operasi perminyakan, yaitu pada tahap perencanaan (preaudit), pelaksanaan (current audit), dan post audit. Preaudit merupakan kegiatan review, analisa, dan evaluasi atas setiap usulan Plan of Development (POD), Work Program and Budget (WP&B), dan Authorization for Expendiwre (AFE) yang diajukan oleh kontraktor migas. Current audit meliputi kegiatan pengawasan alas pelaksanaan kegiatan operasi kontraktor migas berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui. Sedangkan post audit meliputi kegiatan pemeriksaan alas perhitungan hasil operasi kontraktor migas yang terkait dengan penerimaan negara (entitlement).
Di luar audit tersebut, dalam rangka menjaga persentase keuntungan pemerintah tidak sampai berkurang, Badan Pelaksana selalu menjaga besaran cost recovery tetap berada pada kisaran 22 sampai 27 persen dari gross revenue. Pada akhirnya, recoverable cost ini akan juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Dirjen Pajak.
Dipublikasi di Artikel Migas | Tag , | Tinggalkan komentar

SEBUAH PERENUNGAN: Sepuluh Tahun Berlakunya UU Migas

Oleh: Dr. Arsegianto

Tanggal 23 November mendatang akan menjadi hari ulang tahun UU Migas Nomor 22 Tahun 2011 yang ke 10.  Rasanya satu dekade itu sudah cukup memberi waktu bagi kita untuk melakukan perenungan, analisis dan evaluasi terhadap Undang-undang yang lahir dari hiruk pikuk berbagai kepentingan dimana pada tahun 2003 nyaris dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Migas sebelumnya, yaitu UU (Prp) Tentang Migas Nomor 44 Tahun 1961, tidak menyebutkan secara eksplisit tujuan diadakannya undang-undang tersebut, tetapi sekedar menyatakan bahwa migas adalah kekayaan alam milik Negara yang dimaksud dalam UUD 1945 pasal 33, sehingga harus diusahakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keinginan bangsa ini secara jelas tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 3 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha migas agar diselenggarakan secara efisien, efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersaing, dengan upaya meningkatkan kemandirian nasional, untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku dalam negeri, memberikan pendapatan negara, serta menciptakan lapangan kerja dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya pernyataan tujuan tersebut, pencapaian keinginan menjadi terukur paling tidak secara kwalitatif. Atas dasar tujuan yang jelas tersebut, pertanyaan yang diajukan adalah: apakah pasal-pasal yang mengikutinya mencerminkan rambu-rambu dan strategi pencapaian tujuan secara efektif? Dan bagaimana konsistensi pelaksanaanya? Lebih jauh lagi, apakah UU migas yang berlaku sekarang ini mampu mengakomodasi keinginan daerah di era otonomi yang menuntut peran lebih besar dalam mengelola sumberdaya migas di wilayahnya?

Tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena untuk itu diperlukan kajian dan penelitian yang mendalam. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi isue-isue penting yang perlu mendapat perhatian dan pemikiran dalam penyusunan Rencana UU Migas baru yang saat ini masih dalam penggodokan DPR.

Penanggung Jawab Sektor Migas

Cadangan dan produksi minyak yang terus menurun, siapa yang harus disalahkan? Adalah sifat ketidak-terbaruan minyak dan manajemen investasi yang tidak efektif disebut sebagai penyebabnya. Yang pertama adalah urusan Tuhan, tetapi hal yang kedua siapa yang bertanggung jawab, Menteri ESDM atau Kepala BPMIGAS? Sesuai dengan namanya kegiatan hulu migas dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BPMIGAS) melalui kerjasama dengan Kontraktor KKS (kontrak kerja sama). Tetapi BPMIGAS mengeluh karena kewenangannya sebatas apa yang tertulis dalam Kontrak Kerjasama yang bukan disusun olehnya, tetapi oleh Menteri.

BPMIGAS melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, suatu mekanisme yang lucu dan tidak efektif, yang menyebabkan hubungan yang kaku antara BPMIGAS dan Kementrian ESDM. Seyogyanya kedudukan BPMIGAS berada di bawah Menteri, sehingga kinerja sektor hulu migas ini secara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Menteri. BPMIGAS ini sebaiknya berbentuk BUMN di bawah Menteri ESDM (bukan Menteri BUMN) yang bekerjasama dengan Kontraktor dalam bentuk KKS. BPMIGAS berperan sebagai perisai Pemerintah apabila terjadi perselisihan dengan pihak Kontraktor yang menuntut penyelesaian di pengadilan.

Bentuk Kontrak Kerjasama

Pasal 6 ayat 2 UU No.22/2001 mensyaratkan Kontrak Kerjasama yang memberikan kendali manajemen operasi kepada BPMIGAS, sementara modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor. Ini menciptakan sistem manajemen yang tidak efektif: BPMIGAS tidak dapat memerintah Kontraktor untuk melakukan hal yang dirasa perlu, misalnya agar mengembangkan “lapangan marjinal” di wilayah kerjanya, karena yang memegang keuangan adalah Kontraktor. Penentuan prioritas pengembangan lapangan ada di tangan Kontraktor. Seyogyanya KKS tidak menutup kemungkinan pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan modal (sebagian dan tentu saja resiko) melalui BUMN (atau BUMD) yang ditunjuk, dengan kompensasi yang diatur. Ini akan mengefektifkan pengoperasian lapangan-lapangan tidur yang selama ini “disandera” oleh Kontraktor.

Hak intervensi BPMIGAS ini perlu dituangkan dalam UU sebagai bentuk kedaulatan hak atas pengusahaan (mining right), disamping hak kepemilikan (mineral right) dan hak ekonomi atas minyak dan gas bumi.

Kemandirian Nasional

Perhatikan apa yang tersirat dalam UU(Prp) Nomor 44 Tahun 1960 Pasal 6(a): “Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”. Adalah menjadi keinginan bangsa ini bahwa suatu saat Negara ini memiliki kemampuan sendiri dalam melakukan kegiatan usaha migas, dan kehadiran kontraktor asing hanya bersifat sementara. Apa yang terjadi, bahkan UU Migas yang berlaku sekarang ini mengijinkan Bentuk Usaha Tetap (perusahaan asing) untuk langsung ikut beroperasi, hal yang sebelumnya ditabukan.

Lex Specialis di Sektor Hulu

Lex specialis derogate lex generalis,sektor migas hulu perlu mendapatkan perlakuan berbeda terutama dalam menghadapi pungutan-pungutan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya yang melaksanakan kegiatan usaha hulu adalah BPMIGAS, dibantu oleh Kontraktor atas dasar KKS. Kontraktor perlu dilindungi dari “mimpi buruk birokrasi yang rumit dan biaya tinggi” yang saat ini terjadi, sebagaimana UU migas terdahulu yang “membungkus” pajak dan pungutan-pungutan lain (tarif impor, PPN, PBB dan lainnya) di luar pajak perusahaan dan pajak deviden, yang dimasukkan sebagai recovery of operating cost. Apakah tidak sebaiknya dikembalikan pada situasi perpajakan sebagaimana UU Migas terdahulu menanganinya?

Gas Bumi Untuk Konsumsi Domestik

Substitusi BBM oleh gas bumi perlu didorong karena gas lebih bersih, harganya relatif lebih rendah dan cadangannyapun cukup besar. Hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, yang meliputi pipa dan terminal-terminal pengirim dan penerima gas. Gas dari Tangguh yang telah puluhan tahun menunggu pembeli tidak dapat dikirim ke Jawa yang membutuhkan tambahan pasokan gas karena tiadanya terminal penerima LNG. Pemerintah menyerahkan pembangunan infrastruktur gas kepada pihak swasta.

RUU migas yang baru perlu menyebutkan tentang pengutamaan gas bumi untuk pemakaian dalam negeri. Juga perlu menyebutkan bahwa pemerintah wajib atau dapat turut melakukan investasi di infrastruktur gas ini.

Badan Pengatur Hilir

Gas dan BBM adalah cabang produksi yang dikuasai oleh Negara karena penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. BPH suatu badan regulator yang khusus dibentuk oleh UU migas No.22/2001 untuk mengatur usaha distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Pembatasan pengaturan pada jenis moda pengangkutan (yaitu pipa) gas bumi dan bukan pada komoditi gas bumi ini membuat pengaturan kurang efektif dan tidak komprehensif, karena akan terjadi persaingan dengan moda pengangkutan lain gas bumi yaitu truk tanker di darat dan kapal tanker di laut. Moda non-pipa tersebut mengangkut gas yang diproses menjadi LNG, CNG atau LPG, dimana pengaturannya dilakukan oleh Ditjen Migas.

Penyediaan BBM untuk dalam negeri meliputi produksi kilang dalam negeri dan impor BBM serta penyalurannya. Saat ini kilang-kilang BBM diatur oleh Ditjen Migas, sementara pendistribusian BBM diatur oleh BPH. Kurang lancarnya koordinasi pengaturan antar 2 instansi tersebut akan mengganggu kelancaran distribusi BBM dan sulit menentukan regulator mana yang kurang efektif bekerja.

Agar lebih efektif, peranan BPH diperluas secara utuh mengatur sisi usaha hilir migas, meliputi pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga, sedangkan Ditjen Migas mengatur sisi keteknikan dan sisi KKK serta LH.

Peranan Daerah

Dalam UU No.22/2001, peranan daerah terbatas pada waktu penyiapan lahan yang akan ditawarkan, yaitu sekedar “konsultansi dengan Gubernur”. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, peranan daerah penghasil sebagai pemangku kepentingan (stake holder) dan menerima bagian dari bagi hasil migas, mestinya mendapat kepercayaan untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengusahaan migas di daerahnya. Harus diakui bahwa pengalaman dan kemampuan daerah rata-rata masih kurang dan dikuatirkan akan justru menghambat, tetapi harus diakui pula bahwa pengawasan oleh daerah terhadap kegiatan usaha migas diwilayahnya sangat efektif karena faktor jarak dan kepentingan. Daerah sangat berkepentingan bahwa KKK dan LH ditaati benar karena menerima dampak langsung operasi migas terhadap lahan setempat.

Pemerintah (Pusat) seyogyanya memperlakukan Pemerintah Daerah sebagai rekan untuk berbagi tugas dan wewenang. Kemampuan daerah penghasil migas juga meningkat dengan berjalannya waktu dan menyebarnya tenaga berpendidikan tinggi di daerah yang mampu memberikan remunerasi bersaing. Paling tidak daerah berhak mendapatkan informasi tentang kekayaan alam yang akan disedot dari daerahnya, berapa akan dapat bagian darinya, dan juga masalah community development. Salinan POD, WP&B dan laporan realisasi yang telah diaudit perlu sampai di tangan Pemerintah Daerah Penghasil sebagai tambahan pengawasan dari salah satu stake holder.

Hak khusus (privilege) yang diberikan kepada Pertamina sebagai BUMN (yang 100% dikuasai pemerintah pusat) juga harus diberikan kepada B UMD yang dikuasai oleh gabungan Pemerintah Daerah yang menjadi Kontraktor. Makin banyak sumberdaya nasional menangani sector migas, makin banyak serapan kandungan domestiknya, walaupun berakibat turunnya efisiensi pengusahaan migas dalam jangka pendek. Apabila hal ini dapat dianggap sebagai cost of learning, maka untuk jangka panjang kemandirian nasional dapat dicapai.

Peranan daerah harus disebut dalam satu pasal undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan di masa depan, yang akan diatur lebih lanjut dalam derivatnya (PP atau PerMen).

Dr. Arsegianto (Pakar FKDPM, Pengamat Perminyakan Nasional, Dosen Perminyakan ITB)

Sumber: fkdpm.org

Dipublikasi di Artikel Migas | Tag , , | Tinggalkan komentar

Lima Rekomendasi BPMigas untuk Revisi UU migas

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengaku telah diminta usulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang Undang Migas (UU Migas).

“Kita diminta DPR memberikan masukan, ada 5 pilar yang BP Migas rekomendasikan,” kata Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradyana di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/8).

Gde menjelaskan pertama adalah perbaikan organisasi sendiri, karena belakang ini macam-macam wacana yang muncul, seperti dewan pengawas, pertimbangannya untuk memudahkan operasional sehari-hari, karena BP migas didesain sebagai lembaga nonprofit, jadi prinsipnya production sharing.

“Kedua partisipasi daerah, selama ini tidak ada. Selama ini hanya kepemilikan saham, nantinya ada pemberdayaan masyarakat, alokasi produksi,” kata Gde.

Pilar yang ketiga, lanjut Gde, yaitu Lex spesialis. Setelah adanya reformasi, kebijakan tersebut hilang sehingga presiden mengeluarkan Inpres no 2 tahun 2012. Pilar ke empat adalah keberpihakan pada perusahaan nasional, memberikan payung hukum. “Sekarang BP Migas memaksimalkan local content,” ujar dia.

“Dan pilar yang ke lima adalah petroleum fund. Selama ini kegiatan pemberian wilayah kerja, tidak sebanding dengan blok yang ditawarkan. Sehingga peminatnya masih sedikit karena datanya memang tidak lengkap,” kata dia.

Saat ini, kata Gde, pemerintah sendiri sangat terbatas keuangannya untuk mencari data, sehingga investor ragu karena datanya minim sehingga tidak laku dan diambil dengan kontraktor yang kecil tapi tidak di kerjakan. “Kita juga bisa melakukan survei-survei di daerah baru,” pungkasnya.
Sumber: merdeka.com

Berita serupa:

tempo.co

bisnis.com

Dipublikasi di Artikel Migas | Tag , , | Tinggalkan komentar

Kontroversi Bea Masuk untuk Migas

Penulis:  Eddy Purwanto

Akhirnya terbit keputusan pemerintah tentang pengenaan bea keluar atas ekspor 65 jenis barang tambang logam dan mineral yang berlaku sejak 16 Mei 2012. Tarif rata-ratanya 20 persen.

Keputusan pemerintah tersebut belum memasukkan batubara yang menurut kabar masih digodok. Aturan baru ini diikuti oleh berjatuhannya saham pertambangan hingga 16 persen, tetapi sebagian kalangan usaha percaya bahwa koreksi harga saham sifatnya hanya sementara.

Saat masyarakat pertambangan cemas menunggu terbitnya aturan bea keluar atas batubara, sebagian investor migas mulai berspekulasi jangan-jangan aturan bea keluar ini akan diperluas hingga sektor minyak dan gas bumi yang bisa berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Indonesia.

Belakangan pemerintah bertambah gamang karena impor minyak dan BBM dari tahun ke tahun cenderung meningkat, bahkan hasil bersih pengelolaan (net-impact) minyak dan gas bumi pada neraca pemerintah APBN-P tahun 2012 sudah defisit Rp 26,7 triliun. Penyebabnya adalah hasil penjualan migas dan penerimaan dari pajak berbasis migas sudah tidak mampu menutup belanja negara di sektor migas, utamanya karena melonjaknya impor minyak dan BBM serta subsidi listrik. Sejak 2012 Indonesia memasuki era baru sebagai net pengimpor bukan hanya minyak, melainkan juga gas bumi.

Defisit neraca migas merangsang pemerintah menempuh jalan pintas: memberlakukan bea keluar atas ekspor minyak dan gas bumi yang berdampak negatif terhadap masa depan industri migas nasional.

Bea keluar migas

Tata niaga dan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) antara kontraktor dan pemerintah. Salah satu keunikan PSC adalah membebaskan kontraktor dari berbagai macam pungutan dan pajak (assume and discharge), kecuali pajak penghasilan kontraktor. Jika digulirkan wacana pengenaan bea keluar atas ekspor minyak dan gas bumi, kontraktor migas di Indonesia akan berlindung di bawah payung ”assume and discharge” untuk tidak membayar pajak ekspor atau bea apa pun di luar ketentuan PSC.

Guna menjaga iklim investasi di sektor migas, sulit bagi pemerintah untuk memaksakan aturan bea keluar yang di luar koridor PSC. Sebagai gantinya, untuk meningkatkan nilai tambah migas dalam APBN, pemerintah sebaiknya menekan impor melalui penguasaan volume migas di dalam negeri.

Sedikitnya ada empat terobosan yang dapat ditempuh untuk mengurangi defisit neraca migas dengan hukum yang tersedia.

Pajak penghasilan

Terobosan pertama adalah mengaplikasikan salah satu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang pajak penghasilan untuk menambah penguasaan volume migas di dalam negeri.

Bunyinya, ”…dalam hal pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor dari kontrak bagi hasil dapat dibayar berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor.”

Ketentuan tersebut selama ini belum pernah diaplikasikan sehingga kontraktor lebih senang membayar pajak penghasilan secara tunai. Mulai sekarang pemerintah sebaiknya melaksanakan hak atau opsi dalam PP 79 tersebut dan meminta Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penghitungan dan tata cara pembayaran pajak penghasilan.

Dari pajak penghasilan kontraktor pemerintah akan dapat menambah penguasaan volume dalam negeri 10 persen dari lifting nasional sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor yang ancamannya di masa depan akan semakin luas, termasuk ancaman geopolitik.

Opsi bagian pemerintah

Terobosan kedua adalah memanfaatkan opsi ketentuan bagi hasil dalam kontrak PSC. Umumnya hasil produksi lapangan migas pada masa awal produksi lebih banyak tersedot untuk pengembalian biaya operasi (cost-recovery) sehingga bagian pemerintah di bawah 50 persen dari produksi total. Sesuai kontrak, pemerintah berhak ”mengambil” bagian produksi hingga mencapai 50 persen.

Kini waktunya pemerintah memanfaatkan opsi bagi hasil ini, terutama di lapangan-lapangan migas baru dengan produksi relatif besar, seperti Cepu dan Tangguh. Terobosan ini akan membantu pemerintah menahan sebagian volume migas di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Terobosan yang ketiga adalah menyempurnakan PSC, utamanya kontrak-kontrak baru agar lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia, termasuk laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan lainnya yang bermuara pada peningkatan konsumsi BBM.

Penyempurnaan PSC diarahkan pada peningkatan penguasaan volume di dalam negeri oleh negara tanpa merugikan investor, termasuk tata cara pengembalian biaya operasi yang selama ini dibayar dengan volume (natura) untuk selanjutnya agar dibayar tunai. Kontraktor dijamin tetap mendapatkan hak bagi hasil atas produksi dalam bentuk volume untuk diekspor tanpa bea keluar.

Melalui terobosan ini volume minyak di dalam negeri akan bertambah sepertiga volume lifting minyak Indonesia sebagai tambahan bahan baku kilang domestik. Dengan demikian, impor minyak akan berkurang 300.000 barrel per hari.

Jika kontraktor menolak membayar tunai biaya operasi, pemerintah wajib mengenakan bea keluar atas ekspor volume migas yang berasal dari pengembalian biaya operasi.

Terobosan untuk menahan lebih banyak volume gas di dalam negeri adalah pada kontrak-kontrak jual-beli gas yang baru disarankan agar gas yang diekspor ke luar negeri hanya sebatas volume gas bagian kontraktor, sedangkan volume gas bagian pemerintah semaksimal mungkin ditahan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan harga terjangkau. Pemisahan volume gas bagian kontraktor dan pemerintah dapat dihitung melalui model akuntansi yang diakui internasional.

Iklim investasi

Sejak memasuki era net pengimpor minyak dan gas, Indonesia menjadi sensitif terhadap produksi dan penguasaan migas dalam negeri. Kedaulatan atas volume menjadi sangat strategis karena menentukan hasil bersih pengelolaan minyak dan gas bumi pada neraca APBN.

Dari sisi produksi, Indonesia masih membutuhkan aliran modal yang besar sehingga semua kebijakan pemerintah dari hulu hingga hilir harus diarahkan ke perbaikan iklim investasi migas. Kebijakan bea keluar atas ekspor migas dikhawatirkan menghambat arus investasi untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi di Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya fokus memanfaatkan aturan dan ketentuan legal yang sudah tersedia untuk menahan lebih banyak volume dalam negeri demi mengurangi impor.

Eddy Purwanto Mantan Deputi BPMIGAS

Sumber:  kompas.com

Dipublikasi di Artikel Migas | Tag , , , , | Tinggalkan komentar

Amazing facts… All about OIL

Did you know that:

a. USA supported Bin Laden and the Taliban for years, and viewed them as freedom fighters against the Russians.

b. As late as 1998, the US was paying the salary of every single Taliban official in Afghanistan.

c. There is more oil and gas in the Caspian Sea, but you need a pipeline through Afghanistan to get that out.

d. UNOCAL, a giant oil conglomerate, wanted to build a 1000 mile pipeline from the Caspian Sea through Afghanistan to the Arabian Sea.

e. UNOCAL spend $10,000,000,000 on geological studies for the pipeline construction, and courted the Taliban for their support in allowing the  construction to begin.

f. All leading Taliban officials were in Texas negotiating with UNOCAL in 1998.

g. In 1999, Taliban changed its mind and threw UNOCAL out of the country and awarded the pipeline project to a company in Argentina.

h. John Maresca, VP of UNOCAL testified before Congress and said no pipeline should be set until the Taliban was gone and a more friendly government was established.

i. After 1999, the Taliban became the most evil people in the world.

j. In 2001, Bush declares war against Afghanistan, though not a single Afghani was involved in the plane hijacking.

k. Bush blamed Bin Laden, but did not offer any proof, saying it was confidential.

l. Talibans offered to hand over Bin Laden if there was proof, but Bush bombed Afghanistan instead.

m. We now have a new government in Afghanistan, which is friendlier.

n. That the leader of the new government is one gentleman called Hamid Karzai, who formerly worked for UNOCAL.

o. Bush appoints a special envoy (Lakhdar Ibrahimi) to represent the US to deal with the new government. This special envoy was formerly chief consultant to UNOCAL.

p. The US government quietly announces in January 2002 that it will support the Trans-Afghan pipeline construction.

q. President Musharraf and Hamid Karzai announce agreement in February 2002 to build proposed gas pipeline from Central Asia to Pakistan through Afghanistan.

And you thought we were fighting terrorism here, didn’t you?

It is all about OIL.

Dipublikasi di office_funurl | Tinggalkan komentar